Berita Sosial

Tepis BPN Prabowo, TKN: Program Keluarga Harapan Era Jokowi Lebih Baik

Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak jujur terkait klaim bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan prestasinya semata. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin heran atas tudingan itu. 

TKN Jokowi-Ma'ruf menegaskan apa yang disampaikan Jokowi merupakan sebuah ketidakjujuran. Sebab, di era pemerintahan Jokowi-lah kualitas PKH menjadi semakin baik. 

"Program PKH di era Pak Jokowi itu secara kualitas program semakin baik. Komponen dari program PKH yang meliputi pemenuhan terhadap hak dasar, pendidikan, kesehatan. Disabilitas dan lanjut usia di era Pak Jokowi jauh lebih baik," ujar juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Selasa, (26/2/2019).

Ace mengatakan, tanpa keputusan yang diambil Jokowi, tidak mungkin kualitas dan anggaran PKH untuk rakyat jadi kebijakan tepat. Bahkan program itu pun membantu menurunkan angka kemiskinan hingga hanya satu digit.

"Tanpa keputusan yang diambil Pak Jokowi, tidak mungkin kualitas dan anggaran untuk rakyat itu akan menjadi kebijakan yang tepat," kata Ace.

"Pada era Pak Jokowi, reformasi sistem perlindungan sosial melalui program bantuan sosial yang lebih besar untuk rakyat miskin lebih besar, sehingga tak heran jika angka kemiskinan di era Pak Jokowi turun menjadi 9,6 persen," sambungnya.

Kendati demikian, Ace tak menampik adanya peran Komisi VIII DPR RI dalam kesuksesan program tersebut. Namun, menurutnya, pemerintah berhak mengklaim bahwa PKH merupakan bagian dari kebijakannya.

"Memang ada peran Komisi VIII dalam penganggaran program PKH itu. Namun, dalam sistem penganggaran di DPR, usulan anggaran itu berasal dari pemerintah, dalam hal ini keputusannya diusulkan Pak Jokowi sebagai presiden melalui Kementerian Sosial dan dibahas dengan Komisi VIII di DPR RI. Jadi tidak ada masalah jika Pak Jokowi mengklaim itu bagian dari kebijakan pemerintahannya," tutur Ace. 

"Dalam sistem pemerintahan presidensial, klaim kebijakan di tingkat eksekutif jauh lebih berhak dari legislatif walaupun terdapat kontribusi DPR dalam hal fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting," imbuhnya.

Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandi menyesalkan klaim yang dilakukan oleh Jokowi. Menurut jubir BPN, Desy Ratnasari, program PKH dicanangkan oleh SBY, dan dalam hal ini Jokowi tidak jujur.

"Kejujurannya, program PKH adalah program yang sudah dicanangkan di tahun 2007, di zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jadi claiming itu, menurut saya, adalah ketidakjujuran," kata Desy, Selasa, (26/2/2019).

Jokowi Janjikan Pencairan Tahap Kedua Dana PKH 2019 Awal April

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun 2019 untuk masyarakat Bogor. Jokowi mengingatkan, penyaluran bantuan tahap kedua akan dilakukan pada awal April 2019.

Penyaluran PKH dan BPNT tahun 2019 untuk masyarakat Bogor dilakukan di gedung Laga Tangkas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/2/2019). Ada 1.000 penerima PKH dan BPNT yang hadir dalam acara tersebut. 

Sebelum acara dimulai, Jokowi menyaksikan langsung beberapa ibu-ibu mengambil uang PKH dari ATM yang disediakan di lokasi acara. Jokowi juga sempat meninjau sejumlah lapak dagangan para ibu program PKH dan BPNT. 

"Bulan Januari telah kita kirimkan PKH, ada yang Rp 1.600.000, ada yang Rp 2.500.000. Betul? Yang penting penggunaannya harus tepat," kata Jokowi.

Jokowi berjanji, penyaluran dana PKH dan BPNT 2019 tahap kedua akan dilakukan pada awal April 2019. Jokowi berpesan agar dana tersebut dimanfaatkan dengan tepat, terutama untuk keperluan keluarga.

"Karena tahapan kedua akan dicairkan awal bulan April. Diingat-ingat, awal bulan April. Jadi sebulan lebih lagi. Yang penting anggaran PKH itu sudah ada, nanti akan dikirimkan terus sesuai dengan kebutuhan, misalnya untuk beli buku sekolah, keperluan sekolah, tas sekolah, telur, untuk gizi anak kita," katanya.

Jokowi kembali mengingatkan agar dana tersebut tidak digunakan untuk di luar kepentingan gizi anak, apalagi jika dibelikan rokok. 

"Tapi untuk beli rokok suami boleh ndak? Tidak boleh! Hati-hati, kalau ketahuan dikirim Rp 1,6 juta, ngambil 1 juta diambil untuk suami beli rokok, ketahuan, hati-hati, bisa kita cabut. Janjian ya kita," katanya.

Terkait dengan program yang digaungkan itu, Jokowi sempat bertanya langsung kepada masyarakat untuk dilanjutkan atau tidak.

"PKH pengin diteruskan ndak?" tanya Jokowi.

"Pengin," jawab ibu-ibu serentak.

"Yang penting hati-hati betul penggunaannya," kata Jokowi.

Jokowi juga berjanji akan meningkatkan lagi jumlah dana yang akan diterima masyarakat. Untuk tahun 2018, total dana yang digelontorkan Rp 19 triliun. Sedangkan untuk tahun 2019 akan dinaikkan jumlahnya dua kali lipat.

"Kemarin Rp 19 triliun, tahun ini Rp 34 triliun, dua kali lipat. Nanti tahun depan lihat anggaran tambah lagi. Kita tambah lagi, didoakan ya biar bisa tambah lagi. Tahun ini kita tambah dua kali lipat. Tapi ibu-ibu penggunaannya harus hati-hati betul. Misalnya dikembangkan untuk jualan atau buka warung di rumah, itu akan berkembang usahanya," katanya.

"Nanti awal April kita akan kirim tahapan kedua kepada kita semuanya. Nanti Pak Menteri Sosial akan ngabari, tapi nanti jangan banyak-banyak ambilnya," imbuh Jokowi.

Humas Siapkan Strategi Komunikasi Program Prioritas

Dampak positif dan nyata bantuan sosial dalam mempercepat pengurangan kemiskinan diakui banyak pihak. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, penurunan persentase angka kemiskinan, di antaranya karena kontribusi bantuan sosial (bansos).

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Rabu (20/2), bagi sebagian kalangan ternyata bansos masih belum cukup familiar. Padahal anggaran bantuan sosial ini terus meningkat dari waktu ke waktu.

“Namun masih banyak masyarakat yang belum mengenal dengan baik. Bansos ini perlu diviralkan, agar semakin banyak orang yang tahu,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Hartono Laras, dalam sambutannya pada kegiatan Penyusunan Rencana Strategi Kehumasan Kementerian Sosial Tahun 2019, di Jakarta.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari penyiapan strategi komunikasi kehumasan Kementerian Sosial yang disusun Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial. Dari kegiatan ini, diharapkan dapat dirumuskan suatu manajemen komunikasi yang efektif dan efisien, utamanya dalam mendukung sosialiasi program prioritas nasional.

Selain Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras, hadir pula dalam kegiatan selama dua hari ini Inspektur Jenderal Kementerian Sosial
Dadang Iskandar, dan Ketua Satgas Bansos 2019 Irjen Pol. Muktiono, dan jajarannya dari Mabes Polri.

Hadir pula Tenaga Ahli Menteri Sosial Zarmansyah, dan sejumlah pakar sebagai narasumber, yakni pakar branding Universitas Indonesia DR. Rifelly , Asisten Staf Khusus Kepresidenan Dilla Amran, dan sosiolog Universitas Gadjah Mada DR. Arie Sudjito.

Tingkatkan Sosialisasi
Hartono menyatakan, tugas Kementerian Sosial mengalami peningkatan sejalan dengan anggaran yang terus meningkat yakni Rp43,3 triliun di 2018 dan 2019 meningkat menjadi Rp58,9 triliun.

“Masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang BPNT yaitu tentang perubahan dari tunai menjadi non tunai, termasuk juga PKH masih banyak yang belum tahu terkait kenaikan anggaran yang besar dan manfaat yang dapat dirasakan,” kata Hartono.

Untuk itu, Humas Kementerian Soslal dituntut bekerja lebih terencana dan terpadu. Di lain pihak, untuk membantu meningkatkan sosialiasi baik pengetahuan tentang bansos dan manfaat bansos sendiri, Hartono menyatakan, Kementerian Soslal sudah menjalin kerja sama dengan Mabes Polri.

“Polri memiliki jaringan sampai ke bawah. Dan Polri juga ada unit cyber yang memiliki alat dan sumber daya terlatih. Ini bisa membantu meningkatkan sosialisasi bansos,” kata Hartono.

Selain untuk membantu meningkatkan publikasi program bansos, kerja sama dengan Mabes Polri juga dalam rangka mengawal panyaluran bansos agar tepat sasaran, aman dan tertib.

Minimalisasi Penyimpangan
Pada kesempatan yang sama, Ketua Satgas Bansos Irjen. Pol. Drs. Muktiono menyatakan, era digitial membuat informasi tersebar dengan cepat dan beragam.

“Sayangnya tidak semua masyarakat kita siap menghadapi perubahan cepat ini. Sebagian masih bersikap pragmatis menyikapi berita dan isu-isu hoaks. Ini karena edukasi masyarakat kita secara umum masih rendah,” kata Muktiono.

Jenderal bintang dua ini menambahkan, sebagai pekerja humas, kita dituntut berperan melakukan kerja-kerja promosi keberhasilan program pemerintah.

“Dunia digital dalam hal ini media sosial dapat menjadi sarana penyampaian capaian kinerja pemerintah,” kata Muktiono.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensos RI, Akifah Elansary, menyatakan, strategi pemediaan tidak hanya berfokus kepada media sosial, tetapi perlu adanya yang berbentuk leaflet, buku untuk disebar ke peolsok-pelosok.

“Dan yang tidak kalah penting adalah visit media. Sebab, media sebagai alat penyebar informasi ke masyarakat, belum banyak tahu tentang program kita,” kata Akifah

Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan, Slahuddin Yahya, menekankan pada berbagai tantangan yang dikemukakan dalam mengkampanyekan program Kementerian Sosial.

Misalnya, program bansos yang diklaim oleh pemerintah daerah. Ke depan ia, humas perlu memunculkan narasi bahwa program bansos adalah program dari Pemerintah pusat dan merupakan wujud negara hadir di tengah-tegah masyarakat.

Secara umum, kegiatan ini berjalan baik dan interaktif. Peserta dari organisasi hukum dan humas di lingkungan satuan kerja. Banyak pemikiran dan masukan yang tajam dan cerdas yang berguna bagi perumusan strategi komunikasi ke depan.